DP3AK Provinsi Jatim
Berita Headline

DP3AK Jatim Dorong Kapubaten/Kota Percepat Pelaksanaan PUG

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr. Rahayu, SH, MSi, (dua dari kanan)

Malang – Secara konstitusional dalam pasal 28 B ayat 2 UUD 45 menyatakan bahwa ‘Setiap Warga Negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi’. Pasal tersebut secara tegas menyiratkan bahwa konstitusi menghargai kesetaraan dan keadilan gender.

Untuk menjabarkan dan mewujudkan amanah konstitusi tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menetapkan 3 isu strategis, yakni meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, meningkatnya perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

“Tiga isu strategis inilah yang menjadi parameter kita untuk melaksanakan pengarusutamaan gender. Oleh sebab itu ada tiga hal yang perlu dilakukan pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu mengevaluasi pelaksanaan 3 isu strategis di masing-masing daerah, menemukenali berbagai hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan menentukan langkah konkrit untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr. Rahayu, SH, MSi, dalam acara pertemuan pemantapan pelaksanaan pengarusutamaan gender kabupaten/kota se Jawa Timur 2019, yang diselenggarakan di Malang pada 21-22 Februari 2019.

Secara konkrit Pemprov Jatim, lanjutnya, menetapkan pengarusutamaan gender sebagai salah satu stategis pembangunan, sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2019 dengan menentukan indeks pembangunan gender sebagai salah satu pembangunan indikator kinerja utama. Kebijakan tersebut membuktikan adanya komitmen Pemprov Jatim untuk mengatasi permasalahan dan mengurangi kesenjangan gender dalam pelaksanaan pembangunan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender.

“Untuk menyukseskan pembangunan yang responsif gender, telah ditetapkan berbagai regulasi, baik berupa peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun berbagai peraturan tingkat daerah. Saya juga ingin mengatakan bahwa aspek strategis, taktis dan yuridis sudah ada upayayang dilakukan menyukseskan pembangunan yang responsif gender,” jelasnya.

Rahayu juga menegaskan jika forum yang digelar di Malang tersebut sangat penting untuk meningkatkan komitmen dan mendorong para pemangku kepentingan kabupaten/kota untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pengarusutamaan gender (PUG).

Pelaksanaan PUG telah dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan melihat hasil capaian dan kendala serta permasalahan pelaksanaan pembangunan gender terkait indikator 7 prasyarat gender yang wajib dilaksanakan.

“Untuk itu saya berharap kabuoaten/kota sudah mulai melakukan identifikasi program dan kegiatan yang sudah dilakukan analisis gender mulai dari komitmen kepala daerah, kebijakan yang dilaksanakan terkait gender, kelembagaan yang sudah dibangun dan sumberdaya yang telah ditingkatkan kapasitasnya, dataterpilah dan analisa gender yang sudah dirancang dan disusun sebagai data pembuka wawasan gender, serta jejaring yang sudah disepakati baik dengan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, politik perempuan dan lembaga-lembaga lainnya sudah harus ditata dan dilihat keberhasilannya,” paparnya lagi.

Pelaksanaan PUG dapat dipenuhi dengan baik apabila seluruh pemangku kepentingan mulai dari Pemprov, Pemkab, dan Pemkot, dapat berkoordinasi, bersinergi, dan bekerjasama serta memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan pembangunan PUG secara berkelanjutan mulai dari perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

“Saya tekankan kembali bahwa pertemuan ini untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam rangka mendorong para pemangku kepentingan melakukan percepatan pelaksanaan PUG serta mengimplementasikan di semua sektor pembangunan,” pungkasnya.(rur)