DP3AK Provinsi Jatim
Struktural

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Drs. Herawanto Ananda, M.Si
Plt. Kepala Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
b. perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan perempuan;
c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pemberdayaan perempuan;
d. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang kualitas hidup perempuan, peran serta perempuan, penguatan ekonomi perempuan;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Penguatan Ekonomi Perempuan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penguatan ekonomi perempuan;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program penguatan ekonomi perempuan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi perempuan;
d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang ekonomi;
e. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan di bidang ekonomi;
f. menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;
h. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan penguatan ekonomi perempuan;
i. menyiapkan bahan fasilitasi penguatan ekonomi perempuan;
j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penguatan ekonomi perempuan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Partisipasi Perempuan mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis partisipasi perempuan;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program partisipasi perempuan;
c. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup;
d. menyiapkan bahan analisis partisipasi perempuan dalam bidang pembangunan;
e. menyiapkan bahan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan partisipasi perempuan;
f. menyiapkan bahan fasilitasi partisipasi perempuan;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;
h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program partisipasi perempuan;
i. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan;
j. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan;
k. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan partisipasi perempuan; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan bidang sosial;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program pemberdayaan perempuan bidang sosial;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya sosial perempuan;
d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan di bidang sosial;

 

Terkait