DP3AK Provinsi Jatim
Struktural

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

drg. Siti Rachmawati, MARS
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
e. pengelolaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
f. pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi, pengelolaan dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi dalam pengendalian kuantitas penduduk, pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana serta pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk advokasi dan informasi;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk advokasi dan informasi;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang pengendalian penduduk advokasi dan informasi.
d. menyiapkan bahan dan fasilitasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam pengendalian penduduk advokasi dan informasi;
e. menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian penduduk advokasi dan informasi;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengendalian penduduk, advokasi dan informasi; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan KIE dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
e. menyiapkan bahan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam kesertaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
c. menyiapkan bahan dan fasilitasi KIE dalam pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dalam pelaksanaan program bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
e. melaksanakan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan keluarga, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Terkait